Badan Nasional Pengelola Perbatasan (disingkat BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. BNPP merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
  Dokumen Hukum
PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 1 TAHUN 2011.
Katagori : Peraturan Lembaga
Deskripsi : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG DESAIN BESAR PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011 - 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, Menimbang : a. bahwa pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan perlu dilakukan secara bertahap, sistematis, terarah, terukur, dan komprehensif, maka perlu disusun desain besar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011- 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pulau- Pulau Kecil Terluar; 10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014; 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG DESAIN BESAR PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011-2025. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. 4. Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 selanjutnya disebut Desain Besar 2011-2025 adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan mengikuti RPJP Nasional. 5. Rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2011-2014 selanjutnya disebut Rinduk Tahun 2011-2014 adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah 5 (lima) tahun yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan. 6. Rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan selanjutnya disebut Renaksi adalah pedoman implementasi tahunan dari Rencana induk pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. 7. Pembangunan adalah semua proses perbaikan atau perubahan yang yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar, terencana, dan berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi. 8. Pengelolaan adalah aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian. 9. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. 10. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. 11. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pasal 2 Program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Tahun 2011-2025 dilakukan sesuai dengan Desain Besar 2011-2025. Pasal 3 Desain Besar 2011-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah jangka panjang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Pasal 4 Desain Besar 2011-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 difokuskan pada: a. pengelolaan batas wilayah negara darat dan laut; dan b. pengelolaan kawasan perbatasan darat dan laut. Pasal 5 Fokus pengelolaan batas wilayah negara darat dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. penetapan dan penegasan serta pembangunan dan pemeliharaan batas; b. pengelolaan pertahanan, keamanan dan hukum. Pasal 6 Fokus pengelolaan kawasan perbatasan darat dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. pertahanan, keamanan dan hukum; b. ekonomi kawasan; dan c. sosial dasar kawasan perbatasan. Pasal 7 (1) Desain Besar 2011-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan pendekatan: a. keamanan; b. kesejahteraan; dan c. kelestarian lingkungan. (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan. Pasal 8 Desain Besar 2011-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan: a. rencana pembangunan jangka panjang; b. rencana tata ruang di kawasan perbatasan; c. kondisi perbatasan negara; dan d. isu strategis pengelolaan perbatasan. Pasal 9 Desain Besar 2011-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan: a. pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pedoman dalam penyusunan rinduk; d. pedoman penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; e. pedoman dalam menyusun recana kerja bagi kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; f. pedoman dalam penyusunan renaksi bagi pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan g. acuan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi serta pelaporan kinerja pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Pasal 10 (1) Desain Besar 2011-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika: a. pendahuluan; b. konsep dasar; c. visi, misi, dan strategi dasar; d. desain pengelolaan; dan e. penutup. (2) Desain Besar 2011-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan status penyelesaian dan perjanjian batas wilyah negara, cakupan pengembangan dan lokasi prioritas serta potensi energi sumber daya mineral kawasan perbatasan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Badan ini. Pasal 11 BNPP melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Pasal 12 (1) Kepala BNPP melaporkan pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan kepada Presiden. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala sewaktu-waktu apabila dipandang perlu. Pasal 13 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, pengundangan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2011 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, KEPALA, ttd GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 44 Salinan sesuai aslinya KEPALA BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, DAN HUKUM BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SUGENG HARIYONO
Nomor : 19000005
Tahun : 2011
Tanggal Penetapan : 2011-04-07 00:00:00
Diunduh : 0 Kali

Lampiran Dokumen :

No. Nama Berkas Aksi
1  PERBAN NOMOR 1 TAHUN 2011.pdf