Badan Nasional Pengelola Perbatasan (disingkat BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. BNPP merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
  Dokumen Hukum
PERKABAN NOMOR 13 TAHUN 2012.
Katagori : Peraturan Kepala Badan
Deskripsi : KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai, perlu pengaturan penggunaan pakaian dinas pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan; SALINAN - 2 - MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas. 2. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. 3. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. 5. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut BNPP adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Fungsi Pasal 2 Pakaian dinas berfungsi untuk: a. identitas; b. efisiensi; c. keseragaman; d. pengawasan;dan e. estetika. Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 3 Pakaian Dinas di Lingkungan BNPP terdiri atas: - 3 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; b. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Korpri; c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL. Bagian Kedua PDH Pasal 4 (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari. (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PDH linmas; b. PDH warna khaki; c. PDH warna biru; dan d. PDH batik. Pasal 5 (1) PDH linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi: a. PDH Pria : 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau; 2. Celana panjang warna hijau; dan 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu, semua warna hitam. b. PDH Wanita: 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau; 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hijau; dan 3. Sepatu pantovel warna hitam. c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. (2) PDH warna hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi eselon I dan eselon II, dapat dengan kemeja/baju lengan panjang. Pasal 6 (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi: a. PDH Pria : 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; 2. Celana panjang warna khaki; dan 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu, semua warna hitam. - 4 - b. PDH Wanita: 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan 3. Sepatu pantovel warna hitam. c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi eselon I dan eselon II, dapat dengan kemeja/baju lengan panjang. Pasal 7 (1) PDH warna biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi: a. PDH Pria: 1. Kemeja lengan pendek, warna biru; 2. Celana panjang warna biru tua/dongker; dan 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu, semua warna hitam. b. PDH Wanita: 1. Baju lengan pendek, warna biru; 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua/dongker; dan 3. Sepatu pantovel warna hitam. c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. (2) PDH warna biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi eselon I dan eselon II, dapat dengan kemeja/baju lengan panjang. Pasal 8 (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi: a. PDH Pria: 1. Kemeja lengan pendek; 2. Celana panjang warna gelap; dan 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu, semua warna hitam. b. PDH Wanita: 1. Baju lengan pendek; 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap; dan 3. Sepatu pantovel warna hitam. c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi eselon I dan eselon II, dapat dengan kemeja/baju lengan panjang. - 5 - Bagian Ketiga Korpri Pasal 9 Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi: a. Korpri Pria: 1. Korpri lengan panjang; 2. Celana panjang warna gelap; dan 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu, semua warna hitam. b. Korpri Wanita: 1. Korpri lengan panjang; 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap; dan 3. Sepatu pantovel warna hitam. c. Korpri wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian Keempat PSH Pasal 10 (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum. (2) PSH Pria: a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama; b. Leher berdiri dan terbuka; c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan d. Kancing lima buah. (3) PSH Wanita: a. Jas lengan pendek; b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; c. Leher berdiri dan terbuka; d. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan e. Kancing lima buah. (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian Kelima PSR Pasal 11 (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari. - 6 - (2) PSR Pria: a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama; b. Leher berdiri dan terbuka; c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan d. Kancing lima buah. (3) PSR Wanita: a. Jas lengan panjang; b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; c. Leher berdiri dan terbuka; d. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan e. Kancing lima buah. (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian Keenam PSL Pasal 12 (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dipakai pada upacara resmi kenegaraan, bepergian resmi keluar negeri atau perundingan/pertemuan antar negara. (2) PSL pria: a. Jas warna gelap; b. Celana panjang warna sama; dan c. Kemeja dengan dasi. (3) PSL wanita: a. Jas warna gelap; b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan c. Kemeja dengan dasi. (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian Ketujuh PDL Pasal 13 (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis. (2) PDL Pria dan Wanita: a. Baju lengan panjang berlidah bahu, warna biru; b. Celana panjang semata kaki warna biru tua/dongker; dan c. Sepatu kulit warna hitam. (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. - 7 - BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS Pasal 14 Atribut Pakaian Dinas terdiri dari: a. Lencana KORPRI; b. Papan Nama; c. Nama Kementerian Dalam Negeri; d. Nama BNPP; e. Lambang Kementerian Dalam Negeri; f. Lambang BNPP; g. Tanda Pengenal; h. Monogram; i. Tanda Lokasi Linmas; j. Badge Linmas; k. Tanda Satuan Linmas; l. Pin Merah Putih; m. Topi Linmas; dan n. Topi BNPP. Pasal 15 (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dipakai pada semua jenis pakaian dinas. (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas/kain dengan jahitan bordir warna kuning. (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri di atas saku kemeja. Pasal 16 (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b menunjukkan nama pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku. (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bahan dasar kuningan, warna hitam dengan tulisan warna putih. (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat maksimum 3 (tiga) suku kata. Pasal 17 (1) Nama Kementerian Dalam Negeri dan Nama BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dan huruf d, dipakai oleh semua Pegawai di lingkungan BNPP. (2) Nama Kementerian Dalam Negeri ditempatkan di lengan - 8 - sebelah kiri dengan posisi 2 cm di bawah lidah bahu. (3) Nama BNPP ditempatkan di lengan sebelah kanan dengan posisi 2 cm di bawah lidah bahu. (4) Bahan dasar Nama Kementerian Dalam Negeri berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan KEMENTERIAN DALAM NEGERI. (5) Bahan dasar Nama BNPP berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN. Pasal 18 (1) Lambang Kementerian Dalam Negeri dan Lambang BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f, dipakai oleh semua Pegawai. (2) Lambang Kementerian Dalam Negeri ditempatkan di lengan sebelah kiri dengan posisi 2 cm di bawah nama KEMENTERIAN DALAM NEGERI. (3) Lambang BNPP ditempatkan di lengan sebelah kanan dengan posisi 2 cm di bawah nama BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN. (4) Bahan dasar Lambang Kementerian Dalam Negeri dan Lambang BNPP berupa kain dengan jahitan bordir. Pasal 19 (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, untuk mengetahui identitas pegawai. (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai dalam menjalankan tugas. (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantung pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI. Pasal 20 (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar PVC dibungkus laminating plastik. (2) Ukuran Tanda Pengenal Pegawai tinggi 8,5 cm dan lebar 5,5 cm. Pasal 21 Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas: a. Bagian depan : 1. Lambang BNPP di letakkan di tengah atas, dengan tulisan BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA menggunakan huruf Franklin Gothic Medium ukuran 12 yang diletakan di bawah dengan posisi di tengah. - 9 - 2. Pas foto memakai PDH warna biru dengan ukuran tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan tulisan nama yang diletakan simetris dibawah foto. b. Bagian Belakang: 1. Nama; 2. Nomor Induk Pegawai; 3. Jabatan; 4. Alamat Kantor; 5. Tanggal dikeluarkan; 6. Pejabat yang mengeluarkan; 7. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; 8. Nama, Pangkat, NIP pejabat yang mengeluarkan; dan 9. Stempel BNPP. Pasal 22 (1) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 didasarkan pada jabatan pegawai. (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas: a. Pejabat eselon I berwarna coklat; b. Pejabat eselon II berwarna merah; c. Pejabat eselon III berwarna biru; d. Pejabat eselon IV berwarna hijau; e. Pegawai non eselon berwarna orange; dan f. Pejabat fungsional berwarna abu-abu. Pasal 23 (1) Monogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, diletakkan di ujung masing-masing lidah kerah kemeja linmas. (2) Monogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kain dengan jahitan bordir Pasal 24 (1) Tanda Lokasi Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i, di lengan sebelah kiri dengan posisi 2 cm di bawah lidah bahu kemeja linmas. (2) Tanda Lokasi Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kain dengan jahitan border. Pasal 25 (1) Badge Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j, ditempatkan di lengan sebelah kiri dengan posisi 2 cm di bawah Tanda Lokasi Linmas. (2) Badge Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kain dengan jahitan border. - 10 - Pasal 26 (1) Tanda Satuan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k, dipakai di dada sebelah kiri di atas saku kemeja. (2) Tanda Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kain dengan jahitan border dengan tulisan LINMAS. Pasal 27 (1) Pin Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l, dipakai pada PSL. (2) Pin Merah Putih sebagaima dimaksud pada ayat (1) berbentuk bendera Indonesia berkibar dengan bahan kuningan. Pasal 28 Topi Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m, dipakai setiap upacara/lapangan pada saat memakai PDH linmas. Pasal 29 Topi BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m, dipakai pada saat memakai PDL. BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT Pasal 30 (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, memakai atribut Papan Nama, Tanda Pengenal, Monogram, Tanda Lokasi Linmas, Badge Linmas, Tanda Satuan Linmas. (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, memakai atribut nama Kementerian Dalam Negeri, lambang Kementerian Dalam Negeri, nama BNPP, lambang BNPP, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal. (3) Korpri dan PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 3 huruf c memakai atribut papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal. (4) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memakai atribut papan nama dan lencana Korpri. (5) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e memakai tanda pengenal dan Pin Merah Putih. (6) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, - 11 - memakai atribut nama Kementerian Dalam Negeri, lambang Kementerian Dalam Negeri, nama BNPP, lambang BNPP, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal. BAB V PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS Pasal 31 (1) PDH Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, digunakan setiap hari Senin (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, digunakan setiap hari Selasa. (3) PDH warna biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, digunakan setiap hari Rabu. (4) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, digunakan pada hari Kamis dan hari Jumat. (5) Penggunaan Korpri, PSH, PSR, dan PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, disesuaikan dengan agenda/acara tertentu. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 32 (1) Kepala BNPP melakukan pembinaan dan pengawasan atas penggunaan pakaian dinas. (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Administrasi Umum dan Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Model Pakaian Dinas, dan Model Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini. - 12 - Pasal 34 Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2012 MENTERI DALAM NEGERI SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, ttd GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1361 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum, ttd Drs. ROBERT SIMBOLON, MPA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640828 198503 1 012
Nomor : 19000022
Tahun : 2012
Tanggal Penetapan : 2012-03-07 00:00:00
Diunduh : 0 Kali

Lampiran Dokumen :

No. Nama Berkas Aksi
1  PERKABAN NOMOR 13 TAHUN 2012.pdf